Legislator PDI Perjuangan Ini Minta Pj Gubernur Dilarang Rangkap Jabatan

- Senin, 26 September 2022 | 12:38 WIB
Anggota DPR RI Junimart (foto:dpr)
Anggota DPR RI Junimart (foto:dpr)

POJOKSEMARANG.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang akan mengundang Kemendagri untuk meminta klarifikasi soal penjabat gubernur (Pj) yang masih rangkap jabatan. Hal itu diketahui setelah adanya temuan Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaludin yang masih menjabat Dirjen Mineral Batubara Kementrian ESDM. 

Menurutnya, Pj gubernur tidak boleh rangkap jabatan. Pasalnya kalau rangkap jabatan hanya akan tidak fokus dalam pembangunan daerah. 

Menurutnya, Pj Gubernur yang rangkap jabatan menjadi maladministrasi. Pihaknya akan membahas hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persoalan ini diketahui setelah Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin yang juga merupakan Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM RI tak hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bikin Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022 di Medan Meriah

"Kalau ada Penjabat masih menjabat di tempat asalnya itu menjadi maladministrasi. Ini akan kami bawa nanti, dalam rapat dengan Kemendagri, supaya dievaluasi itu. Dia harus memilih Pj atau tetap. Tadi saya tanya, pak gubernur tidak hadir itu kemana? Ke Jakarta, sudah berapa lama? Sudah seminggu, ngapain? Urusan kedirjenannya. Loh masih dirjen toh sampai sekarang? Saya kaget saja. Ini akan kita minta klarifikasi,” tegas Junimart, saat  Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Babel, Kamis (22/9/2022) seperti yang diakses dari laman dpr.

Untuk meminta penjelasan soal jabatan Ridwan Djamaluddin, Komisi II DPR RI akan berkirim surat ke Kementerian ESDM RI. "Kita akan bersurat kepada (Kementerian) ESDM. Apakah betul dirjen ini masih aktif sebagai dirjen, padahal sudah jadi Pj," ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Menurutnya, untuk menanggapi masalah ini Menteri Dalam Negeri harus mengambil sikap bila Pj Gubernur suatu daerah masih ada yang rangkap jabatan. "Pak Menteri harus mengambil sikap, ya tentu kita akan menegur Mendagri. Kan sebelum menjadi Pj Gubernur masuk proses yang ketat, diputuskan Presiden. Setahu saya, dan saya belum pikun-pikun juga, ada syarat-syarat tidak boleh rangkap jabatan," imbuh Junimart. (***)

 

Editor: Alkomari

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dadi Sumarsana Kembali Jadi Ketua Perbarindo Jateng

Jumat, 25 November 2022 | 16:30 WIB
X