Meningkat Pesat, Segini Anggaran Subsidi Rumah bagi MBR Tahun 2022

POJOKSEMARANG.COM - Anggaran subsidi rumah bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR) tahun 2022 ini sebesar Rp23,88 triliun dengan jumlah 222.586 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan anggaran tahun lalu sebesar Rp16,6 triliun dengan jumlah 157 ribu unit rumah.

Atas hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengaku senang dan diharapkan besarnya anggaran tersebut dapat mengurangi angka backlog rumah di tanah air. 

“Apresiasi untuk Kementerian PUPR yang memberikan subsidi terhadap 222.586 unit rumah di tahun 2022, senilai Rp23,88 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun 2021 yakni 157.500 unit dengan nilai Rp16,6 triliun. Upaya tersebut berpotensi mengatasi gap antara jumlah rumah yang ada kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya seperti yang dikutip dair laman dpr. 

Pengamat ekonomi makro, Toriq menyebutkan ada beberapa faktor penyebab backlog perumahan. Pertama, yang sangat krusial adalah basis data (database) yang belum valid. Kedua, yakni kurangnya penyerapan perumahan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). 

Baca Juga: Pandemi Kendor, FORKI Bersama Kemenpora Galakkan Olahraga Massal

“Tentang basis data, tentu saja anggaran diperuntukan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Karena keterbatasan penghasilan. Seyogyanya program ini hanya bisa diakses oleh kelompok MBR saja. Namun fakta lapangan, justru tidak demikian. Kelompok Non MBR juga dapat mengaksesnya,” tuturnya.

Sedang pada sisi kurangnya penyerapan perumahan. Hal ini menurut Toriq disebabkan ketidakmampuan MBR dari sisi pendanaan. Minimnya informasi dan sosialisasi tentang cara mengakses pinjaman perbankan kepada MBR menjadi kendala utama. Ketidakmengertian kelompok ini menimbulkan pesimisme, bahwa berurusan dengan bank pasti rumit dan sulit.

Baca Juga: Hasil Tes PCR Pasien Suspect Cacar Monyet di Jawa Tengah Dinyatakan Negatif

“Oleh karenanya saya sangat berharap kepada Kementerian PUPR sebagai leading sektor perumahan di Indonesia agar dapat membenahi database. Bekerjasama lah dengan Kementerian atau lembaga yang beririsan dengan hal ini. Sehingga hanya masyarakat yang berhak saja yang bisa mendapatkan rumah subsidi,” jelasnya.

Berikutnya, menyiapkan kantor layanan khusus yang bertugas mengatasi keterbatasan informasi masyarakat akan akses rumah subsidi. “Sistem informasi yang dimiliki harus efektif dan menyasar kepada MBR. Hanya dengan cara ini anggaran pemerintah untuk program perumahan subsidi benar-benar tepat sasaran,” tambah Toriq. (***)