PW Muhammadiyah Jateng Minta Masyarakat Hindari Politik Identitas Bernuansa SARA

POJOKSEMARANNG.COM - Menjelang Pemilu 2024 gejala munculnya politik identitas mulai terasa. Untuk itu perlu upaya menangkal penyebaran informasi yang mengarah pada politik identitas, khususnya bernuasa SARA.

PW Muhammadiyah Jawa Tengah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan komunikasi yang beradab dalam menghadapi ajang Pemilu 2024.

Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah KH Jumari Al Ngluari mengatakan, sebenarnya SARA itu tidak ada masalah dan akan menjadi masalah jika ditambahi ada kepentingan politik.

"Saya mengajak masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024 itu melakukan komunikasi yang baik dan beradab mulai dari diri kita masing masing, jangan mencaci maki," katanya saat berbicara dalam Dialog Kebangsaan Lembaga Dakwah Komunitas PW Muhammadiyah dengan tema Menangkal upaya Penyebaran Politik Identitas pada Pemilu 2024 di Hotel Grasia Semarang.

Baca Juga: Musim Haji, XL Axiata Hadirkan Kartu Perdana XL Haji

Dalam dialog itu KH Jumari menyampaikan pandangan Muhammadiyah terhadap Politik Identitas. "Pendidikan politik bagi Muhammadiyah itu penting sekali, yakni berpolitik yang santun dan beradab dan berkemajuan," ujarnya.

"Kita keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah kuncinya mampu mengendalikan lisan kita, lisan itu diturunkan ke driji (jari tangan) kita," lanjutnya.

Menurutnya, dalam berpolitik itu harus bisa bersikap lapang dada. Pasalnya ad adua penyakit jika tidak bisa berlapang dada. Pertama penyakit orang mudah dalam kesendirian dan kedua gejala orang yang tidak berpikir benar salah, tapi cocok atau tidak.

Dr. H. Umar Ma’ruf, SH.MH sebagai pengamat hukum menuturkan identitas itu sesuatu yang tidak bisa ditolak karena itu sesuatu bawaan. "Politik identitas itu definisinya menurut saya menggunakan isu identitas untuk kerja politik," tuturnya.

Ia menjelaskan, dari sudut pandang orang hukum, politik identitas halal sepanjang terkait apa yang ditentukan sesuai konstitusi.

Dikatakan, politik identitas itu dah bisa positif dan bisa negatif. Jadi seperti orang uslam memilih orang islam itu biasa dan boleh. "Yang tidak boleh itu menghina agama atau ras lainnya. Politisasi SARA yang mengarah black campaign yang tidak diperbolehkan," tandasnya.

Untuk itu pihaknya berharap agar semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi-informaai yang mengarah ke black campaign dengan memanfaatkan SARA. "Kalau mau ngeshare dicek dulu, jangan asal share," tambahnya.

Nara sumber lainnya yang hadir adalah Drs. H. Fajar Arifin, MM yang menyampaikna materi "Pemilu Damai, beradab tanpa Hoaks dan SARA”.

Baca Juga: Sosialisasi Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen dari OJK