Jelang Tahun Politik 2024, Media Mainstream Wajib Tingkatkan Disiplin Verifikasi

POJOKSEMARANG.COM – Menjelang tahun politik 2024, dampak media sosial begitu besar dalam menjaga kelangsungan demokrasi di tanah air. Media sosial tidak bisa dibendung sehingga dibutuhkan sikap kritis dalam mensiasati informasi yang semakin deras.

Terlebih lagi Tahun 2024 yang menjadi tahun politik berpotensi memunculkan media-media partisan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sikap kritis menyiasati segala bentuk informasi dari media sosial maupun media arus utama atau media mainstream.

Baca Juga: Bidik Generasi M dan Z, Samsung Luncurkan Galaxy A14

Di Tahun politik, saatnya pers sebagai penjaga demokrasi, karena sesungguhnya masyarakat butuh edukasi media yang netral. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Akademisi Undip, Dr Turnomo Rahardjo dalam Dialog Hari Pers Nasional Tahun 2023 bertajuk "Pers dan Peran Menjaga Demokrasi Menujun Tahun Politik 2024’’ di Auditorium RRI Semarang, Kamis (9/3).

Turnomo Rahardjo mengatakan, saat ini derasnya informasi dari medsos tak bisa dibendung lagi. Yang membedakan medsos dengan media arus utama adalah, mereka sudah tak memiliki disiplin verifikasi dan tanpa sikap tabayyun atau klarifikasi.

Pada tahun politik, lanjutnya, akan memunculkan berbagai realitas, di antaranya kuatnya medsos sebagai alat penyampai informasi, dan munculnya media penyiaran yang cenderung partisan karena faktor kepentingan-kepentingan politik oleh pemiliknya.

Baca Juga: XL Axiata Umumkan Pengunduran Diri Budi Pramantika Sebagai Direktur & Chief Finance Officer

"Saya kira butuh sikap-sikap kritis, check and recheck dari masyarakat kepada gempuran informasi dari medsos maupun media arus utama. Bahkan, kita lihat, media penyiaran, sudah muncul sikap partisan mulai berita hingga running text. Di sini, saya kira pers harus mampu menjadi penyampai informasi yang berimbang,’’ kata Turnomo.

Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS menyampaikan, pertanyaan mendasar di tahun politik, adalah apakah pers bisa menjaga demokrasi. Atau jangan-jangan pers yang justru harus dijaga.

"Karena memang gejala-gejala atau fenomena yang saat ini terjadi sedang bias, yang ditandai dalam praksis dan orientasi berjurnalistik jauh dari nilai-nilai jurnalistik itu sendiri,’’ kata penulis buku, penyair, dan dosen itu.

Dia menyebut bahwa UU Pers memiliki substansi memberikan edukasi, kontrol sosial, dibingkai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dia meminta KEJ dijadikan semacam ekspresi yang keluar dari pori-pori kulit kewartawan. “Yang perlu dikhawatirkan adalah polarisisasi yang memicu timbulnya dikotomi-dikotomi, misalnya ini Pancasila, ini nggak, ini nasionalis yang sana tidak, dikotomi gender, dan lain-lain. Pers bisa meredam ini, jangan sampai sekeliling kita dibanjiri info-info yang membahayakan keberagaman. Makanya salah satu sub tema kami pada HPN tahun ini adalah ‘Wartawan Cerdas, Media Waras’,” jelasnya.

Baca Juga: Sharing Bisnis dan 'Baking Demo' Sriboga Flour Mill Bersama UMKM

Sedangkan Ketua Kaprodi Ilkom UKSW Ester Krisnawati menuturkan, bahwa saat ini butuh media-media netral yang mampu mengedukasi masyarakat. Meskipun belum masa kampanye, ada baiknya masyarakat bisa diedukasi tentang partai-partai politik, bukan hanya satu sisi. Dengan demikian saat tahun 2024, masyarakat bisa siap dan mampu bersikap cerdas menghadapi arus informasi. "Kita masih bisa berharap pada media-media penyiaran yang pemiliknya murni pengusaha, untuk menyuarakan informasi yang netral,’’ tambahnya.