• Minggu, 2 Oktober 2022

Pengamat : Jadi Beban APBN, Harga BBM Harus Naik

- Kamis, 16 Juni 2022 | 21:41 WIB
Foto : Pertamina (Hariseff)
Foto : Pertamina (Hariseff)

POJOKSEMARANG.COM- Pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini dinilai tidak tepat sasaran, lantaran diberikan dalam bentuk barang atau komoditas. Dengan model pemberian subsidi tersebut, maka semua orang baik yang mampu maupun yang tidak mampu akan mudah untuk mengaksesnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.Pd mengatakan, dengan penerapan subsidi BBM seperti saat ini, maka subsidi dalam APBN akan terus membengkak. Apalagi, penyaluran subsidi sejauh ini tidak ada pengaturan yang jelas.

"Pemerintah harus tegas dan segera menerapkan pengaturan pembatasan BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kalau pendekatannya cuma sekedar ajakan atau himbauan tidak akan mempan, karena tetap saja masyarakat akan memilih barang yang lebih murah," kata FX. Sugiyanto.

Jika pembatasan BBM subsidi tidak segera dilakukan, lanjutnya, beban APBN akan semakin berat. Padahal, sejauh ini anggaran untuk subsidi BBM telah mencapai Rp500 Triliun lebih atau sekitar 18 persen dari total APBN.

"Subsidi BBM di APBN ini sudah sangat berat, bisa jadi nanti batasan defisit 4% akan terlampaui," ujarnya.

FX Sugiyanto menambahkan, pemerintah bisa mengambil langkah dengan menaikkan harga BBM untuk meringankan beban APBN. Meski akan berpengaruh pada kenaikan inflasi, tapi bisa menjaga APBN tidak jebol.

"Kalau mau mengamankan APBN supaya tidak jebol, ya harus menaikkan harga BBM," tegasnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirrichadl mengaku, setuju jika pemberian subsidi harus diberikan kepada orang yang berhak. Namun demikian, sebelumnya harus dilakukan perbaikan data, serta pengawasan dan evaluasi, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian subsidi.

"Selama ini kan sering terjadi, dari data yang ada, orang yang berhak dapat subsidi malah tidak dapat. Tapi sebaliknya, yang tidak berhak malah dapat bantuan. Untuk itu, perlu ada pengawasan dan evaluasi," tukas Richard.

Halaman:

Editor: Haris Effendi

Tags

Terkini

SIG Raih Tiga Penghargaan Dari Kementerian ESDM

Jumat, 30 September 2022 | 18:10 WIB

Pemeliharaan Keypoint, PLN Lakukan Gelar Peralatan

Kamis, 29 September 2022 | 18:57 WIB

PLN Batalkan Program Kompor Listrik

Selasa, 27 September 2022 | 20:00 WIB

Beam Luncurkan Sepeda Listrik Sewaan di Kota Semarang

Sabtu, 24 September 2022 | 20:31 WIB

Penyaluran Operasi Pasar Bulog Jateng Tembus 67.000 Ton

Sabtu, 24 September 2022 | 15:19 WIB
X